Diskusi Sukabumi – SMK Swasta di Kota Sukabumi tengah menghadapi tantangan serius kekurangan siswa baru. Bahkan, salah satu sekolah hanya memiliki satu peserta didik baru pada tahun ajaran 2025/2026. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta, yang menganggap kebijakan pemerintah turut memengaruhi penurunan minat masyarakat terhadap pendidikan kejuruan di sektor privat.
SMK Swasta Terpinggirkan, Jumlah Siswa Jauh di Bawah Kapasitas
Ketua Forum Kepala Sekolah SMK Swasta (FKKS) Kota Sukabumi, Budi Supriadi, mengungkapkan bahwa mayoritas SMK swasta di wilayahnya kesulitan menarik minat calon siswa. Sejak Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dibuka hingga penutupan, banyak sekolah yang hampir tidak mendapatkan pendaftar baru.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan “rombel ala Dedi Mulyadi”—yang memperbanyak kapasitas kelas di sekolah negeri menjadi 50 siswa per rombongan belajar—turut memperparah kondisi ini. Akibatnya, meski ada penambahan siswa di beberapa sekolah swasta, jumlahnya sangat kecil.
“Banyak sekolah yang sejak awal SPMB sampai penutupan tidak mengalami peningkatan murid, malah berkurang. Siswa yang sudah mendaftar di swasta ternyata juga mencoba daftar di negeri,” ujarnya.
Ada Sekolah yang Hanya Punya 1 Siswa Baru
Budi memaparkan bahwa dari 25 SMK swasta di Kota Sukabumi, mayoritas mengalami penurunan peminat. Beberapa sekolah bahkan hanya memiliki kurang dari 10 pendaftar.
Baca Juga: Longsor Sukabumi 1 Anak Tewas 2 Luka-Luka Tertimbun Material
“Ada sekitar 7-8 sekolah yang jumlah pendaftarnya di bawah 10 orang. Bahkan, satu sekolah hanya memiliki 1 siswa baru,” ungkapnya.
Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat SMK swasta turut berkontribusi dalam menyediakan pendidikan vokasi bagi masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri. Jika tren ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan beberapa SMK swasta akan gulung tikar karena tidak mampu menutup biaya operasional.
Ketidakadilan yang Dirasakan Sekolah Swasta
Meski jumlah siswa sedikit, para pengelola SMK swasta tetap berkomitmen memberikan pendidikan terbaik. Mereka bahkan tetap menjalankan program MPLS Panca Waluya, sebuah inisiatif dari Gubernur Jawa Barat untuk masa pengenalan lingkungan sekolah.
“Walaupun dengan jumlah siswa yang minim, kami di sekolah swasta tetap mempersiapkan program tersebut,” tegas Budi.
Namun, di balik semangat itu, rasa ketidakadilan tetap mengemuka. Sekolah swasta merasa kebijakan pemerintah—seperti penambahan kapasitas kelas di sekolah negeri—telah menggerus eksistensi mereka.
Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini antara lain:
-
Revitalisasi – Pemerintah perlu memberikan insentif atau bantuan operasional agar sekolah swasta tetap bisa bertahan.
-
Sosialisasi Lebih Intensif – Banyak masyarakat belum mengetahui keunggulan , seperti kurikulum berbasis industri atau kemitraan dengan perusahaan.
-
Kebijakan yang Lebih Adil – Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penerimaan siswa baru tidak merugikan sekolah swasta.
-
Program Beasiswa – Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu yang memilih .
Jika tidak ada perubahan, bukan tidak mungkin gelombang tutupnya akan semakin besar, mengurangi keragaman dan akses pendidikan di Sukabumi.
Krisis siswa di Sukabumi adalah peringatan keras bagi dunia pendidikan. Tanpa dukungan kebijakan yang adil, sekolah-sekolah ini bisa menghadapi masa depan suram. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi mencari solusi agar pendidikan vokasi swasta tetap hidup, memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin mengembangkan keterampilan praktis.
